You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Warga Minta Kali Semongol Segera Dinormalisasi
photo Doc - Beritajakarta.id

Warga Minta Kali Semongol Segera Dinormalisasi

Kalau hujan lebat dan air pasang sudah pasti rumah warga kebanjiran. Kami minta Kali Semongol dinormalisasi

Warga yang tinggal di Kampung Rawa Melati RW 01, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat meminta Kali Semongol segera dinormalisasi. Sebab, saat ini kondisi kali tersebut mengalami pendangkalan sehingga membuat permukiman warga kebanjiran saat hujan maupun air pasang.

Gorong-gorong di Jl Mabes Hankam Perlu Dinormalisasi

"Kalau hujan lebat dan air pasang sudah pasti rumah warga kebanjiran. Kami minta Kali Semongol dinormalisasi,” kata Syakib, Ketua RW 01, Selasa (19/2).

Ia mengatakan, selain akibat Kali Semongol mengalami pendangkalan, banjir di pemukiman warga juga disebabkan sistem drainase yang buruk. Belakangan, sejumlah drainase yang berada di pemukiman warga telah diperbaiki secara bertahap.

“Warga berharap Kali Semongol segera di-sheet pile, dikeruk endapan lumpur dan dibuatkan pompa untuk menyedot air dari saluran air ke kali,” ujarnya.

Syakib menuturkan, beberapa waktu lalu, warga sempat sempat mendengar kabar mengenai rencana normalisasi Kali Semongol. Namun hingga saat ini normalisasi kali tersebut tak kunjung juga direalisasikan.

"Mudah–mudahan normalisasi segera direalisasikan agar penderitaan warga Kampung Melati bisa terselesaikan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1199 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1187 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye983 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye953 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye861 personBudhi Firmansyah Surapati